Semua orang menghendaki keluarga yang bahagia. Namun kadang tidak mengetahui bagaimana mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, bahkan banyak yang salah dalam memahami makna kebahagiaan. Sebagian orang mengira bahagia itu hanya terkait dengan urusan materi semata-mata, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga menghadirkan materi sebanyak mungkin untuk membahagiakan keluarga.
Padahal, bahagia itu bukan hanya persoalan material. Kebahagiaan didapatkan dari kondisi spiritual yang kuat, dilengkapi dengan kecukupan material. Bukan hanya itu, namun kebahagiaan harus diraih dengan relasi timbal balik yang positif, antara suami dengan isteri, antara orang tua dengan anak, antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya, serta interaksi positif dengan tetangga dan masyarakat sekitarnya.
Untuk melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga, paling tidak diperlukan enam langkah penguat sebagai berikut:
1. Visi yang Kuat
Visi adalah pernyataan luhur atas cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah tangga. Pada awalnya, masing-masing pihak sebelum menikah memiliki visi tersendiri mengenai keluarga. Namun setelah menikah, harus melebur menjadi satu visi bersama. Setiap keluarga harus mensepakati visi untuk menjadi panduan dalam mengarungi bahtera kehidupan.
Langkah pertama, keluarga harus merumuskan visi bersama. “Hendak dibawa kemana keluarga kita?” itulah pertanyaan tentang visi. Suami, isteri dan anak-anak harus memiliki kesamaan visi keluarga, sehingga mereka bisa berjalan bersama menuju tercapainya visi yang ditetapkan. Visi yang kuat akan mengarahkan bahtera keluarga menuju pulau harapan. Visi yang kuat akan menjaga keluarga untuk selalu “on the track”, tidak menyimpang dari cita-cita.
2. Pembagian Peran Berkeadilan
Langkah kedua, suami dan isteri harus memiliki pembagian peran yang berkeadilan. Relasi suami dan isteri bukanlah majikan dengan bawahan, bukan bos dengan karyawan, namun relasi hati, perasaan, jiwa dan pikiran. Relasi sebagai mitra, sebagai sahabat, sebagai penguat, sebagai pelindung, yang saling melengkapi, saling membantu, saling memahami, saling menjaga, saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
Oleh karena itu, suami dan isteri harus berbagi peran agar semua bisa tertunaikan dengan optimal. Amanah di dalam rumah bisa diselesaikan dengan sempurna, demikian pula amanah di luar rumah dapat ditunaikan dengan optimal. Tidak boleh ada satu pihak, suami atau isteri, yang terzalimi karena semua peran dan semua beban menumpuk pada dirinya. Ia menjadi superbody yang harus melakukan semuanya sendirian, sementara pasangannya hanya bersantai dan bermalasan, atau hanya bersenang-senang dan jalan-jalan.
3. Komunikasi Efektif
Langkah ketiga adalah komunikasi efektif. Banyak problem dalam kehidupan rumah tangga yang bermula dari kegagalan berkomunikasi. Suami tidak bisa bicara dengan isteri secara nyaman, demikian pula sebaliknya. Akhirnya mereka menyimpan persoalan diam-diam dan suatu saat meledak menjadi petaka yang bisa merusak keharmonisan keluarga.
Corak komunikasi bisa dipengaruhi oleh sudut pandang “laki-laki dan perempuan”. Ada karakter yang tidak sama antara rata-rata lelaki dan perempuan dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat. Apabila senjang komunikasi telah dirasakan dan tidak ada upaya penyelesaian yang kongkret, akan bisa berkepanjangan menjadi problem yang lebih sulit terpecahkan. Rumah tangga tak ubahnya neraka bagi para penghuninya, dan tak memberikan kontribusi kebaikan bagi semua, hanya karena gagal komunikasi.
4. Mengelola Konflik
Langkah keempat adalah mengelola konflik. Konflik adalah bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga. Demikianlah ungkapan banyak kalangan masyarakat. Konflik itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah mengelola konflik dengan tepat sehingga tidak menimbulkan efek negatif atau dampak yang merusak. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga.
Milikilah kesepakatan dengan pasangan, bagaimana langkah keluar dari konflik. Ini prinsip “sedia payung sebelum hujan”. Kesepakatan antara suami dan isteri ini sangat penting dibuat di saat suasana nyaman dan tidak ada konflik. Buat “road map” atau “plan” bagaimana langkah untuk keluar dari konflik. Setiap pasangan akan memiliki karakter yang berbeda dalam pembuatan langkah ini.
5. Mendidik Generasi
Langkah kelima adalah mendidik generasi. Hal yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan berumah tangga adalah kemampuan mendidik generasi. Betapa banyak orang tua yang sedih dan merana karena menyaksikan anak-anak mereka yang tumbuh menjadi nakal dan jahat. Anak-anak yang tidak mengetahui balas budi, bahkan lebih banyak memalukan nama baik keluarga. Akhirnya orang tua tercoreng nama baiknya, dan menjadikan mereka menanggung beban malu di tengah masyarakat.
Ini menunjukkan kabahagiaan tidak akan sempurna apabila tidak disertai dengan kemampuan mendidik anak menjadi salih dan salihah. Dalam hal apakah anak dibiasakan dari kecil dalam rumah tangga, akan sangat menentukan kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan nilai harus dimulai dan bertumpu di dalam rumah tangga. Orang tua tidak boleh menitipkan semua proses pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan begitu saja dan merasa telah lepas tanggung jawab.
6. Interaksi Sosial
Langkah keenam adalah memiliki peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita tidak bisa hidup sendiri, dan tidak akan bisa bahagia tanpa orang lain. Di antara faktor yang mendukung terciptanya kebahagiaan adalah apabila memiliki interaksi sosial yang positif di tengah masyarakat. Dengan cara ini, kita akan menjadi orang yang memiliki makna di tengah kehidupan masyarakat, dan bisa menyalurkan berbagai potensi positif yang kita miliki.
Sebagus apapun kondisi rumah tangga anda, akan bisa hilang apabila anda dimusuhi atau dibenci oleh semua tetangga. Oleh karena itu, diperlukan interaksi sosial yang positif yang membuat keluarga anda diterima di lingkungan tetangga dan dalam pergaulan kemasyarakatan.
Selamat menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Salam Kompasiana.

Sumber : http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/09/wonderful-family-menjadi-keluarga-bahagia/

Tidak terasa, Ramadhan kembali menyapa. Bulan agung yang penuh berkah itu tak pernah jemu datang berkunjung. Penghulu segenap bulan yang sarat dengan cinta itu tak pernah letih menebar kasih. Bulan utama pemutih noda itu tak pernah lelah mengalirkan maghfirah. Dalam bulan dengan berjuta pahala itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu oleh Sang Maha Pencinta.
Karenanya, Rasulullah SAW dan para sahabat senantiasa menanti-nanti kedatangannya. Generasi terbaik itu selalu melantunkan untaian doa penyambut ramadhan, “Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadhan.” Komunitas termula itu dua bulan penuh menyesuaikan alur hidup diri dan keluarganya dengan alur Ramadhan. Nuansa Ramadhan sudah ada dalam kehidupan keluarga mereka semenjak dua bulan sebelum Ramadhan. Mereka mengerti benar bahwa berjuta cinta, nikmat dan ampunan Allah SWT melimpah ruah di dalam Ramadhan. Karenanya, manusia-manusia mulia itu tidak pernah membiarkan detik-detik Ramadhan berlalu tanpa ampunanNya. Ramadhan menjadi puncak keshalihan mereka kepada Allah SWT dan menjadi kebaikan mereka kepada sesama.
Detik-detik Ramadhan adalah detik-detik cinta. Saat kita mampu melewatinya dengan mendekat mesra kepadaNya, akan mengalirkan ke dalam sukma kita cinta dari Dzat Pemilik Cinta. Cinta seperti itulah yang akan membuat kita tak pernah letih menebar kasih kepada sesama. Cinta seperti itulah yang membuat kita menempati ruang istimewa dalam hati sesama. Cinta seperti itulah yang dianugerahkan Allah SWT kepada kekasihNya, Rasulullah SAW, sebagimana yang disampaikan Aisyah, “Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan. Dan beliau semakin dermawan saat bulan Ramadhan.”
Segenap aktifitas ibadah Ramadhan hakikatnya adalah untuk mencintai dan dicintai Allah SWT, Dzat yang menjadi sumber cinta. Cinta itu ada dalam hati manusia dan Allah SWT adalah satu-satunya pemilik kunci hati seluruh manusia. Sehingga kalau kita ingin memenangkan cinta dalam hati pasangan kita, maka kita harus terlebih dahulu mesra dengan Dzat yang menjadi sumber cinta.
Itulah sebabnya mengapa mengakhirkan waktu makan sahur bersama keluarga disunnahkan. Karena ada cintaNya di sana. Itu pula sebabnya mengapa kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Karena ada nikmatNya di sana. Demikian pula kita diperbolehkan memadu cinta dengan pasangan kita di malam-malam Ramadhan. karena ada barakahNya di sana. Sebab itu pula mengapa i’tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan disunnahkan. Karena ada maghfirahNya di sana.
Karena itu aktifitas sahur, berbuka, shalat fardhu, tadarus Al-Qur’an, berzakat, shalat tarawih, i’tikaf dan umrah saat bulan Ramadhan adalah aktifitas cinta. Kita melakukannya karena cinta kepadaNya. Karena itu Ia akan meniupkan ruh cintaNya ke dalam jiwa kita. Tiupan ruh cinta itulah yang kemudian membuat kita menjadi lebih mampu untuk mencintai dan dicintai belahan jiwa dan buah hati kita masing-masing. Semoga karena Dzat Yang Maha Pencinta berkenan mengumpulkan kita dengan keluarga kita masing-masing untuk kemudian berjumpa denganNya di dalam surga Firdaus. Amin.[]
Penulis : H. Hamy Wahjunianto, drh, MM.
Ketua DPW Partai Keadilah Sejahtera (PKS)
Jawa Timur




 
 

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 %. Tingkat perceraian sejak 2005 terus meningkat di atas 10 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja, terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia.
Jika memperhatikan hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA, sesungguhnya ada fluktuasi angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan penelitian Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia.
Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Tetapi pada tahun 1970-an hingga 1990-an, tingkat perceraian di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara menurun drastis, padahal di belahan dunia lainnya justru meningkat. Angka perceraian di Indonesia meningkat kembali secara signifikan sejak tahun 2001 hingga 2012 ini.
Kuliah Pernikahan
Untuk menduduki jabatan direktur di suatu perusahaan, seseorang harus menempuh masa pendidikan yang panjang. Dia harus memiliki ijazah tertentu, dengan kompetensi tertentu, dengan ujian tertentu. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, barulah seseorang dilantik menjadi direktur perusahaan. Namun untuk menjadi direktur keluarga, ternyata tidak disertai dengan masa pendidikan yang memadai.
Sangat banyak hal yang harus dipelajari tentang pernikahan dan keluarga. Seandainya dibuat dalam satuan mata kuliah, sudah bisa menjadi satu fakultas tersendiri di sebuah universitas. Namanya Fakultas Pernikahan. Seluruh kurikulum berisi seluk beluk pernikahan, keluarga, perceraian, dan segala hal yang berhubungan dengannya. Rujukan bukunya sudah sangat banyak beredar di pasaran.
Semestinyalah semua orang yang akan menikah, telah melalui masa kuliah pernikahan, sehingga mengerti berbagai ilmu yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, produktif dan bahagia. Ketika menikah tanpa berbekal pengetahuan dan pemahaman yang mencukupi, sangat banyak ditemukan fenomena penyimpangan dalam keluarga dalam berbagai bentuknya. Ujungnya adalah kegagalan berumah tangga, perceraian.
Kuliah menjelang pernikahan bisa diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama, atau oleh BKKBN, atau oleh pihak masjid / gereja, atau oleh tokoh agama, atau oleh pihak LSM yang berkompeten. Tujuannya adalah memberikan pembekalan dasar-dasar dan ketrampilan membina rumah tangga. Durasi waktu yang diperlukan sangat fleksibel, sesuai situasi dan kondisi. Namun esensi pembekalan ini yang lebih penting untuk diupayakan. Teknisnya juga bisa sangat variatif.
Menikah Itu Untuk Selamanya
Pernikahan  tidak boleh diniatkan untuk jangka waktu tertentu. Saat melaksanakan akad nikah, tidak boleh terbersit ada pikiran untuk membatasi usia pernikahan dalam suatu rentang waktu. Pernikahan tidak boleh bermotivasi coba-coba, atau eksperimen, atau semacam itu.
“Sekarang yang penting nikah dulu, besok kalau tidak cocok ya cerai saja”.
“Sekarang dicoba dulu, kalau bahagia diteruskan, kalau tidak bahagia cerai saja”.
Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Jangan ada kalimat “kalau nanti tidak cocok”. Nikah itu diniatkan seumur hidup, selamanya. Bukan suatu eksperimen atau percobaan. Oleh karena itu, dalam menempuh proses dari awalnya, harus disertai kelurusan dan kekuatan motivasi. Pernikahan adalah sebuah gerbang kehidupan, yang akan menentukan corak atau warna seseorang dalam waktu yang lama. Kebaikan atau keburukan seseorang, bermula dari kondisi keluarga.
Pernikahan adalah ibadah. Di dalamnya kita tengah menunaikan ketentuan-ketentuan agama yang sakral. Berhubungan suami isteri saja, dinilai sebagai ibadah. Maka ada adab atau etika yang menyertai prosesi hubungan suami isteri. Kenikmatan yang bisa didapatkan dari hubungan seksual adalah bagian dari rasa kesyukuran kepada kemurahan Tuhan. Karena ada dimensi ketuhanan yang sangat kuat dalam keluarga,  tidak layak menjadikan pernikahan sebagai permainan atau coba-coba.
Menghadapi Keguncangan Rumah Tangga
Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga pasti memiliki sejumlahj permasalahan. Namun keguncangan dalam rumah tangga sesungguhnya bisa diselesaikan. Berbagai persoalan, konflik, ketidakcocokan dan lain sebagainya, harus bisa dihadapi dengan sepenuh kesiapan jiwa. Suami dan isteri harus berada dalam posisi yang sama setiap kali bertemu persoalan kerumahtanggaan.
“Ini masalah kamu, bukan masalahku”.
“Kamu yang bermasalah, bukan aku”.
Kalimat-kalimat tersebut sangat arogan dan akan semakin memperuncing permasalahan. Semestinya suami dan isteri saling mendekat, dan bersama-sama mengupayakan jalan keluar dari setiap masalah yang datang. Tidak bersikap saling menyalahkan, tidak bersikap saling melempar kesalahan. Namun memahaminya sebagai persoalan bersama.
“Ini masalah kita berdua. Ayo kita selesaikan bersama”.
Kalimat itu lebih positif dan menyejukkan jiwa. Suami dan isteri harus mampu melampaui setiap persoalan yang datang menghadang, karena memang tidak bisa dihindarkan. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya dengan pikiran jernih, hati bening, jiwa terbuka, sehingga semua masalah mampu kita jadikan sarana menguatkan rasa cinta dalam keluarga.

Untuk kesekian kalinya, sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi yang mendukung pemerintahan SBY-Boediono pada masa jabatan 2009-2014, sikap PKS yang secara tegas berseberangan dengan pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM dipandang ganjil oleh sebagian pihak, terutama para anggota koalisinya sendiri.
Dalam koalisi, PKS memang memiliki tempat yang ‘unik’. Di satu sisi, PKS adalah mitra SBY yang telah setia mendukung sejak awal pencalonan. Sebelum SBY menentukan calon wakil presiden, PKS telah menyatakan dukungannya. Ketika itu, PKS bersikap proaktif dengan mengirimkan nama para kader pilihannya untuk dipertimbangkan sebagai wakil presiden. Pengiriman nama itu sendiri kurang tepat jika disebut sebagai lobi politik PKS untuk mendapatkan ‘bagian lebih besar’ dalam pemerintahan, sebab yang meminta usulan nama-nama tersebut adalah SBY sendiri, sebagaimana SBY juga meminta pertimbangan yang sama dari berbagai pihak. Ketika tiba-tiba SBY menentukan pilihannya sendiri, PKS pun tidak mempermasalahkannya, melainkan hanya menyayangkan mengapa SBY membuat keputusan tanpa berbicara dengan mitra koalisinya yang lain.
Dibanding Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 lebih signifikan. Oleh karena itu, ketika koalisi pemerintahan SBY-Boediono baru dibentuk, sebenarya PKS adalah mitra yang paling penting bagi Partai Demokrat (PD). Barulah setelah koalisi bergulir cukup lama, Partai Golongan Karya (Golkar) bergabung dan dibentuklah Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai forum untuk berdiskusi dan menampung aspirasi para mitra koalisi.
Golkar, sebagai ‘juara kedua’ dalam Pemilu 2009 yang lalu, membawa serta jumlah dukungan yang sangat besar bagi koalisi. Di satu sisi, keberadaan Golkar dianggap memperkuat koalisi pemerintahan. Akan tetapi, banyak pengamat yang menilai bahwa PD telah mengambil risiko dengan menerima Golkar ke dalam koalisi. Sebab, Golkar dianggap memiliki kekuatan suara dan kemampuan yang cukup untuk mengimbangi dominasi PD dalam koalisi. Belakangan terbukti bahwa Golkar pun tidak selalu sejalan dengan PD, meski tidak ‘senakal’ PKS.
Pukulan telak sebelumnya telah dialami oleh PD dalam kasus yang dikenal sebagai Sidang Paripurna Century. Ketika itu, Golkar, PKS dan PPP mengambil sikap berseberangan, sementara PD hanya ditemani oleh PAN dan PKB. Meski kasus Century hingga kini dianggap minim (untuk tidak mengatakan tidak ada) tindak lanjutnya, namun insiden ini menunjukkan bahwa Golkar memang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengambil alih kemudi dalam koalisi dan PKS nampaknya tidak merasa sungkan sedikit pun untuk mengambil sikap berlawanan dengan PD.
Pengalaman pahit PD kembali terulang pada Sidang Paripurna yang membahas tentang rencana kenaikan harga BBM yang mulai digelar pada hari Jum’at, 30 Maret 2012. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terhambat oleh aksi PKS yang menyampaikan penolakannya secara tegas. Beberapa hari sebelum sidang paripurna, aroma penolakan sebenarnya telah tercium. Dalam pidato politiknya ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, 27 Maret 2012 yang lalu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq telah menyampaikan bahwa apabila PKS harus memilih satu di antara dua pilihan, maka tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat yang telah
membesarkannya.
Setelah itu, usulan-usulan di tubuh PD yang menginginkan dikeluarkannya PKS dari koalisi semakin kencang terdengar. Beberapa tokoh bahkan sudah berani mengatakan bahwa PKS memang sudah dikeluarkan, meski pemberitahuan resminya belum ada. Para analis politik memahami fenomena ini sebagai sikap frustasi koalisi, terutama PD sendiri, yang merasa selalu tidak mendapatkan dukungan PKS ‘di saat-saat genting’.
Makna Koalisi
Polemik yang terjadi sebenarnya timbul karena perbedaan cara memaknai koalisi. Umumnya, koalisi dipahami secara simplistis sebagai penyatuan kekuatan untuk memperoleh dukungan politis yang mampu mendominasi kelompok-kelompok lain. Bagi sebagian pihak lainnya, definisi ini masih kurang, karena tidak menjelaskan batasan-batasan apa saja yang mengikat dalam koalisi tersebut.
PKS memang memiliki perbedaan sikap yang jelas dengan partai-partai koalisi lainnya. PAN, PPP, PKB dan Golkar secara resmi berkoalisi dengan PD bisa dibilang hanya dengan bermodalkan pernyataan belaka. PKS, sebaliknya, sejak awal telah berdiskusi rapat dengan SBY (bukan dengan PD, ini perlu menjadi catatan tersendiri) dan kedua belah pihak telah memiliki kontrak politik yang jelas. Kontrak itulah yang menjadi batasan dari koalisi yang digalang oleh PKS dan SBY. Di luar bahasan yang tercantum dalam kontrak tersebut, maka tidak ada perjanjian untuk berkoalisi. Dapat juga dikatakan bahwa jika ada klausul dalam kontrak tersebut yang dilanggar, maka perjanjian koalisi pun dengan sendirinya batal.
Keberadaan kontrak politik yang menjadi landasan dari koalisi ini menunjukkan bahwa PKS tidak menghendaki ‘kerancuan jati diri partai’ dengan adanya koalisi tersebut. Artinya, koalisi yang memiliki batasan-batasan yang jelas justru menunjukkan bahwa PKS tidak merasa perlu untuk selamanya mengikuti SBY atau siapa pun, sebab koalisi tidak dibangun dalam rangka subordinasi atau kesamaan ideologi, melainkan kesamaan kerangka kerja. Dengan adanya kontrak politik, PKS telah menyatakan siap berkoalisi dengan siapa pun dalam pekerjaan-pekerjaan yang disepakati bersama. Bagi kader dan jajaran pengurus PKS, logika ini sudah sangat dipahami. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS, dalam bukunya Menghilangkan Trauma Persepsi menulis:

“kita mengembangkan koalisi dengan multipartai di seluruh Indonesia, komitmennya adalah kerja. Kerja membangun daerah, mensejahterakan daerah, memberantas KKN. Kerja-kerja itu yang jadi komitmen dan jadi titik temu. Atau dalam kata lainnya kalimatun sawaa’ bainanaa wa bainakum“.

‘Hujan kritik’ yang diterima oleh PKS dari rekan-rekan koalisinya, terutama dari para pengurus PD, justru secara gamblang memperlihatkan bagaimana masing-masing memaknai koalisi itu sendiri. Dalam pandangan PD, sebagai ‘pemenang Pemilu 2009’, rekan-rekan koalisinya haruslah mendukung PD dan SBY tanpa syarat, dan hal itu adalah bukti komitmen dalam koalisi. Adapun rekan-rekan koalisi PD, yang bergabung dalam koalisi tanpa kontrak politik yang jelas sebelumnya, nampaknya tidak berkeberatan menjadi pengikut saja, meski dengan resiko ‘kehilangan kepribadian’. Sedikit pengecualian bisa diberikan kepada Golkar yang jumlah suaranya cukup signifikan dan adakalanya juga ‘membandel’ di dalam koalisi.
Lebih lanjut, kita perlu menganalisis perilaku ‘bandel’ PKS secara obyektif. Apakah pilihan PKS pada kasus Century dan harga BBM tempo hari adalah indikasi lemahnya komitmen PKS dalam koalisi? Untuk menjawab hal ini, kita perlu mengumpulkan beberapa fakta terlebih dahulu.
Paling tidak ada dua kasus yang dapat kita jadikan ukuran. Pertama, dalam kasus pencopotan Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) pada akhir tahun 2011 silam. Sebenarnya, PKS dapat mengajukan protes minimal karena dua hal, yaitu karena posisi Menristek merupakan bagian dari kesepakatan awal dengan SBY, dan lebih pentingnya lagi karena Suharna sebenarnya tidak dianggap sebagai salah satu menteri bermasalah oleh para analis. Suharna dapat diperbandingkan dengan menteri-menteri yang dianggap bermasalah pada saat itu, antara lain adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar yang disorot karena setumpuk masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan juga disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi di Kemenakertrans, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng yang dikritisi karena persiapan SEA GAMES yang dianggap kurang matang dan juga disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi di kementriannya, atau Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numbery yang dianggap bertanggung jawab atas banyaknya kecelakaan transportasi. Dari ketiga nama ini, hanya Freddy Numbery yang akhirnya dicopot dari jabatannya.
Sikap legowo PKS menunjukkan bahwa PKS memahami sepenuhnya bahwa posisi menteri adalah murni hak prerogatif Presiden. Dengan kondisi berkurangnya jumlah menteri sekalipun, PKS tetap menyatakan komitmennya untuk bekerja bersama-sama di dalam koalisi untuk mewujudkan good governance. Sebaliknya, PKS justru semakin menggaungkan slogan barunya, “Bekerja untuk Indonesia”.
Kasus kedua yang seringkali luput dari perhatian publik adalah pada peristiwa sebelum Sidang Paripurna 30 Maret 2012, yaitu ketika PKS mengirim surat resmi kepada SBY yang berisikan usulan-usulan yang dapat dilakukan untuk melindungi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) tanpa harus menaikkan harga BBM. Akan tetapi, semua skenario yang ditawarkan oleh PKS ditolak tanpa ada pembahasan sama sekali.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa PKS sesungguhnya memiliki komitmen yang kuat dalam koalisi mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh SBY, dan hal itu ditunjukkannya dengan menawarkan solusi yang telah dibuat oleh tim ahlinya. Amat disayangkan, Presiden tidak memberikan respon untuk setidaknya menyatakan alasan penolakannya terhadap solusi-solusi yang telah ditawarkan PKS. Dapat disimpulkan juga bahwa komitmen PKS sesungguhnya memang kepada butir-butir yang dijelaskan dalam kontrak politik, yang dapat disederhanakan sebagai kesepakatan membangun good governance, dan bukan kepada figur SBY semata. Sebagai komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik itulah maka PKS merasa berkewajiban untuk menawarkan solusi pada SBY.
Selanjutnya, karena SBY tidak pernah merespon usulan PKS, maka PKS pun tidak menerima alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah pendiriannya. Alhasil, sikap PKS dalam Sidang Paripurna 30 Maret 2012 tetap dalam posisi semula, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, SBY seharusnya memahami komitmen politik PKS terhadap kontrak politik yang dahulu ditandatanganinya. Demi mewujudkan good governance, PKS menyurati Presiden untuk menawarkan solusi, namun demi tujuan yang sama pula PKS terpaksa berseberangan dengan pemerintah dan rekan-rekan koalisinya.
Dalam sebuah orasi politiknya yang disampaikan di Bogor pada bulan Oktober 2011 yang lalu, Sekjen PKS, Anis Matta, telah menyatakan optimismenya akan masa depan PKS. Salah satu alasannya, menurut penuturannya, karena PKS adalah partai yang paling siap menghadapi kultur politik baru yang menghendaki adanya dialog, bukan sekedar instruksi. Kerja sama antar unsur-unsur penting di negeri ini harus dibangun dalam kerangka dialog, termasuk juga dalam hal koalisi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PKS sejatinya memang menghendaki koalisi yang ‘bermartabat’, yaitu koalisi yang tidak menghilangkan kepribadian partai anggota koalisi hanya karena jumlah suaranya lebih sedikit.
Pandangan miring lainnya yang beredar seputar keberadaan PKS dalam koalisi menyatakan bahwa PKS telah menjadi ‘partai amfibi’, karena menjadi anggota koalisi namun rajin mengkritisi pemerintah. Sebagian lagi memandang PKS sebagai partai yang hanya mencari keuntungan, sebab tidak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet atau menarik diri dari koalisi, sedangkan sikapnya seringkali berlawanan dengan pemerintah. Opini-opini semacam ini tentu sah belaka, namun agaknya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Sebab, sebagaimana sikap PD mencerminkan pandangan PD terhadap koalisi, opini ini pun mencerminkan cara berpikir pemiliknya. Dengan mengatakan bahwa PKS hanya mencari keuntungan dengan tidak menarik menteri-menterinya, itu artinya sang pemilik opini justru berpikir bahwa keberadaan menteri-menteri dari parpol hanyalah sebagai ‘mesin uang’ atau sarana untuk mengeruk kepentingan parpol belaka. Jika PKS memiliki pandangan yang sama, tentu konflik yang cukup tajam antara SBY dan PKS sudah terjadi sejak Suharna dicopot dari jabatannya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kemungkinan besar ada parpol-parpol yang menganggap menteri sebagai ‘mesin uang’, namun cara berpikir yang demikian sudah semestinya dihentikan.
PKS, Natsir dan Hamka
Sebagian kalangan aktivis Muslim hingga detik ini masih sulit menerima keputusan PKS untuk berkoalisi dengan SBY. Dalam pandangan mereka, sikap ini menunjukkan ketidakmurnian perjuangan PKS, karena berkoalisi dengan parpol-parpol yang dianggap lemah komitmennya terhadap Islam. Meski demikian, kebanyakan di antara mereka tidak dapat mempertahankan konsistensi hipotesisnya tersebut ketika menyaksikan bagaimana PKS secara sistematik terus melancarkan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.
Dalam sejarah politik Islam, PKS bukanlah yang pertama mendukung pemimpin yang tidak dikenal karena komitmen keislamannya. Moh. Natsir, ulama-negarawan yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia (RI), juga bekerja di bawah kepemimpinan Soekarno yang dikenal sekuler. Dalam biografi M. Natsir, Ajip Rosidi mengungkapkan betapa tajamnya perbedaan pandangan antara Soekarno dan Natsir yang terwujud dalam penulisan artikel. Peristiwa saling berbalas artikel itu terjadi sebelum kemerdekaan RI. Artinya, ketika Natsir menerima amanah sebagai Perdana Menteri, ia telah lama bersilang pendapat dengan Soekarno.
Moh. Natsir menunjukkan komitmennya terhadap tugas. Tidak main-main, ia kemudian menjadi orang kepercayaan Soekarno yang dianggapnya pasti mampu menstabilkan pemerintahan. Kepemimpinan Natsir tidak hanya mengundang simpati dari masyarakat Indonesia, melainkan juga mendapat perhatian dari banyak jurnalis luar negeri. Di dunia Islam, nama Natsir dikenal sebagai representasi dari Indonesia. Konsistensi Natsir dalam bekerja tidak bersumber dari komitmennya kepada pribadi Soekarno, melainkan demi kepentingan umat. Natsir memandang amanah yang diterimanya sebagai kesempatan emas untuk menolong umat memperoleh kesejahteraannya. Oleh karena itu, meski harus rela dipimpin oleh Soekarno yang dalam banyak hal berbeda seratus delapan puluh derajat dengan dirinya, Natsir tetap menjalankan tugasnya semaksimal mungkin.
Sahabat Natsir, yaitu Buya Hamka, memiliki pengalaman yang serupa tapi tak sama. Berbeda dengan Natsir, Hamka cenderung tidak memiliki ketertarikan dalam dunia politik, meski kiprahnya di Masyumi sama sekali tak dapat dipandang sebelah mata. Setelah Masyumi dibubarkan secara paksa oleh Orde Lama, Natsir – sebagai politikus – diawasi penuh oleh Orde Lama, dan Orde Baru pun tak mengijinkan Masyumi untuk tampil kembali. Oleh karena itu, Natsir ‘banting stir’ dengan mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang berkiprah dalam bidang dakwah praktis. Nasib Hamka agak berbeda. Meski sempat dipenjara selama dua tahun oleh Orde Lama, namun ia relatif tidak dianggap sebagai politikus oleh Orde Baru. Karenanya, ketika Presiden Soeharto memprakarsai berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), ia secara pribadi meminta Hamka untuk menjadi Ketua MUI yang pertama.
Buya Hamka, sebagai ulama yang tidak tertarik dengan dunia politik, tidak terbiasa menjilat pemerintah, namun juga tidak selalu menentangnya. Dalam segala hal yang baik, Hamka senantiasa siap memberikan dukungan. Akan tetapi dalam hal-hal yang buruk, Hamka tidak ragu menolaknya. Puncak dari pertentangan antara Hamka dengan pemerintah Orde Baru terjadi ketika MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perayaan Natal bersama. Buya Hamka, yang ditekan habis-habisan karena fatwa tersebut, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri.
Dalam buku Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka, Rusydi Hamka menuturkan kata-kata Buya Hamka yang disampaikannya kepada sahabatnya, M. Yunan Nasution, tak berapa lama setelah ia mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI:

“Waktu saya diangkat dulu tak ada ucapan selamat, tapi setelah saya berhenti, saya menerima ratusan telegram dan surat-surat mengucapkan selamat.”

Moh. Natsir dan Buya Hamka agaknya dapat dijadikan cermin oleh PKS. Keduanya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pemerintah; bukan komitmen kepada pribadi-pribadi yang menjabat itu, melainkan komitmen pada upaya membangun pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya. Keduanya pun menjadi contoh bagaimana harus bersikap dan menyesuaikan diri, baik sebagai bagian dari pemerintahan yang sah ataupun ketika dikeluarkan dari lingkaran kekuasaan. Sebagaimana yang dialami Buya Hamka dulu, PKS kini justru menuai pujian ketika rekan-rekan koalisinya mencela. Dikeluarkan dari koalisi atau tidak, PKS telah menunjukkan sikap politiknya yang tegas dan berkepribadian.

Kami selalu membangun dan berkemauan
Kami pasti akan mati tapi kami pantang hina
Kami punya tangan dan mau bekerja
Kami punya hari esok dan harapan
Dan Kami selamanya orang merdeka dan pantang menyerah

SUmber : :: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ::

Dwi Budiyanto

Di jalan dakwah kita bisa mengenakan identitas yang sama. Di jalan dakwah kita bisa dikenali lewat seragam dan tampilan-tampilan luar kita. 

*Penulis: @dwiboediyanto on twitter


Sumber : :: PKS PIYUNGAN | BLOG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ::

_________________
Oleh: Sang Purnama
*http://politik.kompasiana.com/2013/07/09/10-langkah-untuk-menyambut-ramadhan-yang-lebih-baik-575584.html